You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sudin KPKP Kembangkan Program P2L di Enam Kelurahan Kepulauan Seribu
photo Suparni - Beritajakarta.id

Pekarangan Pangan Lestari Dikembangkan di Kepulauan Seribu

Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) terus mengembangkan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di enam kelurahan yang ada di wilayah tersebut.

Berbagai jenis tanaman ditanam di pekarangan maupun lahan kosong milik warga,

Kepala Seksi Ketahanan Pangan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Parsan mengatakan, pengembangan program P2L di enam kelurahan tersebut melibatkan kelompok wanita tani (KWT) melalui budidaya tanaman sayuran dan buah secara hidroponik maupun konvensional.

"Berbagai jenis tanaman ditanam di pekarangan maupun lahan kosong milik warga untuk memperbanyak lagi penghijauan sekaligus ketahanan pangan di Kepulauan Seribu," ujarnya, Rabu (19/8).

Dinas KPKP Optimalkan Pekarangan Pangan Lestari

Ditambahkan Parsan, di beberapa lokasi binaan seperti di Kampung Kelor Pulau Tidung yang lebih dulu ada bersama KWT Hijau Lestari  Pulau Pramuka sudah sering panen berbagai jenis sayuran seperti, pakcoy, cabai dan kangkung.

Kini di empat kelurahan lainnya sedang mulai  proses penyemaian benih sayuran dan diperkirakan tanggal 28 Agustus mendatang sudah bisa panen perdana.

"Harapannya selain konsumsi protein nabati bagi warga berimbang, lingkungan tempat tinggal juga menjadi lebih asri dan menambah estetika halaman," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11238 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1341 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1275 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1274 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye987 personBudhi Firmansyah Surapati